Pentingnya Anggaran Berbasis Lingkungan

feb.undip.ac.id - Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB Undip bekerjasama dengan Kementrian Keuangan RI adakan acara Seminar dengan tema “Kebijakan Fiskal dan Perkembangan Kerjasama Internasional Pembiayaan Perubahan Iklim, Forum Internasional G 20, OECD dan Forum Multilateral lainnya", Kamis,(13/12) di Gedung Dekanat FEB Undip Tembalang.

Rektor Undip Prof. Sudharto P Hadi sebagai salah satu pemateri dalam seminar itu memberikan pandangannya bahwa pendekatan ekonomi hijau diharapkan dapat menjadi solusi atas berbagai tantangan, ketidakadilan dan dampak negatif dari pelaksanaan pendekatan ekonomi atau pembangunan konvensional.
“Implementasi ekonomi hijau secara tepat diyakini dapat memenuhi kebutuhan ekonomi generasi penduduk saat ini, tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi penduduk masa mendatang”jelasnya.

Sudharto menambahkan Indonesia adalah salah satu negara yang rawan bencana karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai terpanjang ke 2 di dunia dan 65% penduduknya tinggal di wilayah pesisir untuk itu kita perlu mempunyai strategi penanggulangan daerah yang rentan terhadap perubahan iklim.
“strategi untuk penanggulangan Global Warming dan Perubahan Iklim ada dua hal yang perlu dilakukan yang pertama adalah upaya mengurangi laju emisi gas rumah kaca dari berbagai sumber (sources) dan meningkatkan laju penyerapannya dan yang kedua mengembangkan pola pembangunan yang tahan terhadap dampak perubahan iklim dan anomali gangguan cuaca difokuskan pada daerah yang rentan terhadap perubahan iklim”urainya

Sementara itu Kepala Subbidang Sektor Industri Kemenkeu RI Joko Tri Haryanto dalam paparannya mengatakan bahwa pada saat ini sangat penting dalam menyusun anggaran berbasis lingkungan yaitu dengan pembentukan akun baru dalam Belanja Pemerintah Pusat “Belanja Lingkungan” karena kebijakan anggaran memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan perbaikan lingkungan “ujarnya.

“Pemerintah pada saat ini berkomitmen ikut mengatasi kerusakan lingkungan global hal itu dinyatakan secara tegas oleh Presiden melalui penyusunan Perpres No 61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Dalam Perpres tersebut Presiden menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan 41% dengan bantuan asing di tahun 2020” Tuturnya. (Ip/Humas)

artikel terkait : www.undip.ac.id